Bidikutama7.com, Mataram, NTB — Menjelang penutupan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis laporan kinerja refleksi 10 bulan kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda). Laporan tersebut menyoroti capaian pembangunan di berbagai sektor strategis dengan menempatkan pelayanan publik sebagai fondasi utama pemerintahan. Rabu (31/12/25).
Di balik deretan angka statistik, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahannya berangkat dari filosofi melayani masyarakat secara nyata.
“Kami hadir untuk melayani, bukan dilayani. Setiap inci pembangunan harus dirasakan manfaatnya hingga ke dapur rakyat,” tegas Iqbal dalam pernyataan refleksi akhir tahun.
Pernyataan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan ekonomi rakyat, hingga reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Menurun
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September/Oktober 2025, angka kemiskinan makro di NTB tercatat turun menjadi 11,78 persen. Pemerintah Provinsi NTB juga berhasil menjaga stabilitas daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi konsisten di bawah 2,5 persen (year on year), sehingga menempatkan NTB dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional dalam pengendalian inflasi.
Di sektor riil, NTB meraih predikat Provinsi Terbaik Nasional dalam TPAKD Award 2025, seiring dengan perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM melalui program kredit murah tanpa agunan. Selain itu, ekspor produk olahan pertanian dan kerajinan daerah tercatat meningkat sebesar 12 persen sepanjang tahun 2025.
Reformasi Birokrasi dan Kepastian Honorer
Komitmen pelayanan juga diwujudkan melalui pembenahan internal birokrasi. Pemprov NTB secara tegas menghapus praktik “titip jabatan” dengan menerapkan sistem meritokrasi yang ketat, yang mengantarkan NTB meraih predikat “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2025.
Selain itu, pasangan Iqbal–Dinda menuntaskan persoalan status kepegawaian dengan mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025, guna memberikan kepastian status hukum dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.
Akselerasi Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dalam laporan kinerja 10 bulan tersebut, Pemprov NTB juga mencatat percepatan pembangunan fisik dan pembangunan manusia, di antaranya rehabilitasi 92 kilometer jalan provinsi yang rusak berat di wilayah Lombok dan Sumbawa, serta pemasangan 1.500 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan.
Di sektor konektivitas, Pemprov NTB membuka komitmen rute penerbangan internasional baru Lombok–Perth dan Lombok–Bangkok pada 2026, serta mengaktifkan jalur kapal cepat Sanur–Mandalika.
Pada sektor kesehatan, status RSUD Manambai Abdulkadir di Sumbawa ditingkatkan menjadi rumah sakit Tipe B, bersamaan dengan penurunan angka stunting hingga 13,5 persen melalui program Aksi Gizi Desa. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada lebih dari 500 mahasiswa dan merevitalisasi SMK menjadi Pusat Keunggulan, dengan tingkat serapan kerja lulusan mencapai 75 persen.
Di sektor pariwisata, NTB mencatat rekor kunjungan 2,5 juta wisatawan hingga Desember 2025, serta suksesnya penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika dengan 95 persen tenaga kerja lokal terserap di sektor perhotelan.
Menutup refleksi 10 bulan kepemimpinannya, Gubernur Iqbal mengakui bahwa tantangan pembangunan ke depan masih besar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil merupakan ikhtiar bersama pasangan Iqbal–Dinda untuk membawa NTB menuju kemakmuran yang berdaya saing dan mendunia.(Red)
Reporter: Ismy Mahpuzah
