Norsan sebut fenomena media online tidak profesional rawan disalahgunakan, jurnalis minta klarifikasi
Bidikutama7.com, Pontianak- Perayaan HUT ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Barat di Pontianak pada Sabtu (9/8/2025) berlangsung meriah. Namun, momen ini juga diwarnai pernyataan Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menyinggung fenomena media online tidak profesional dengan istilah “wartawan bodrex” — sebutan yang kerap memicu perdebatan di dunia jurnalistik. Minggu, (10/8/25)
Kronologi Ucapan Kontroversial
Acara dimulai dengan sambutan gubernur yang memberikan ucapan selamat dan harapan agar IJTI terus menjaga kualitas pemberitaan. Namun, suasana berubah ketika ia menyoroti maraknya media online yang kerap berganti nama atau akun, tetapi tetap dikelola orang yang sama.
“Fenomena seperti ini rawan disalahgunakan. Inilah yang saya sebut wartawan bodrex,” ucapnya, sambil menegaskan bahwa media televisi masih menjadi tumpuan utama masyarakat di tengah derasnya arus informasi.
Pernyataan tersebut memicu bisik-bisik di kalangan jurnalis yang hadir, sebagian menganggap istilah itu merendahkan profesi wartawan online yang selama ini berupaya membangun kredibilitas di mata publik.
Makna Istilah dan Konteks di Kalbar
Istilah “wartawan bodrex” bukanlah hal baru di kalangan pers. Sebutan ini biasanya diarahkan kepada oknum yang memanfaatkan label pers untuk kepentingan pribadi, mengabaikan kode etik, atau bahkan menjadikan aktivitas jurnalistik sebagai kedok mencari keuntungan cepat. Di Kalbar sendiri, fenomena ini kerap mencuat saat pemerintah atau organisasi pers menggelar pelatihan dan penertiban anggota.
Sikap dan Penegasan Gubernur
Di tengah sorotan, Gubernur Norsan menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik, selama dilakukan dalam konteks kebijakan dan dibuktikan dengan fakta.
“Kalau mengkritik kebijakan, silakan. Sampai titik terakhir pun saya siap menerima. Tapi kalau sudah menyentuh hal pribadi dan tidak bisa dibuktikan, saya tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Ia juga mengajak insan pers untuk menjaga kemitraan yang sehat dengan pemerintah.
“Media adalah mitra pemerintah. Tanpa media, program dan kebijakan kami tidak akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Mari kita bersihkan hubungan antara media dan pemerintah,” tambahnya.
Sejumlah jurnalis online di Kalbar menilai pernyataan itu bisa menimbulkan stigma negatif terhadap media digital. “Kami bekerja keras membangun kepercayaan publik. Istilah seperti itu bisa memukul citra kami,” ujar salah satu jurnalis yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, ucapan gubernur perlu dikontekstualkan agar tidak menimbulkan salah tafsir. “Kalau memang maksudnya menegur oknum, sebaiknya dibedakan dengan media yang sudah jelas terverifikasi,” kata seorang pengurus organisasi pers.
Hingga berita ini diterbitkan, IJTI Kalbar belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Sejumlah pihak berharap ada dialog terbuka antara gubernur dan perwakilan media online untuk membicarakan maksud pernyataan tersebut serta mencari solusi bagi peningkatan profesionalisme pers di daerah.
Kontroversi “wartawan bodrex” ini menjadi pengingat bahwa kritik terhadap dunia pers, meskipun dimaksudkan untuk perbaikan, membutuhkan bahasa yang tepat agar tidak mengaburkan semangat kemitraan antara pemerintah dan media.(Yuli)
