Warga Minta Pengelola Tidak Mengambil Keputusan Sepihak Tanpa Kesepakatan Bersama
TANGERANG | Bidikutama7.com
Sejumlah warga Perumahan Taman New Britania, RT 004/RW 009, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, mengeluhkan pemblokiran kartu akses masuk ke lingkungan perumahan yang diduga dilakukan oleh petugas keamanan pengembang Lippo Karawaci. Warga menilai kebijakan tersebut merugikan karena membatasi akses mereka menuju tempat tinggal sendiri. Selasa, (10/11/26).
Peristiwa pemblokiran kartu akses itu disebut terjadi sekitar satu minggu sebelum warga menggelar aksi damai di Menara Matahari Lippo Karawaci pada 28 Oktober 2026.
Saat ditemui awak media di lokasi, Ketua RT 004, Tati, menjelaskan bahwa kartu akses miliknya tidak lagi dapat digunakan sejak sekitar satu minggu sebelum aksi tersebut. Awalnya, ia masih diperbolehkan masuk menggunakan tiket cetak. Namun, dalam perkembangannya, setiap malam dirinya diminta menunjukkan atau memindai KTP untuk memperoleh akses masuk.
Tati mengaku keberatan dengan prosedur tersebut karena merasa sebagai warga yang memiliki tempat tinggal di lingkungan perumahan itu seharusnya mendapatkan kemudahan akses tanpa perlakuan yang dinilai membatasi.
“Kartu saya mati itu satu minggu yang lalu. Awalnya saya masih bisa masuk pakai tiket cetak, tapi tiap malam saya diminta memindai KTP untuk dapat masuk, dan saya menolak hal itu. Saya warga di sini, saya punya hak masuk ke rumah pribadi saya tanpa dihalang-halangi,” ungkap Tati.
Ia juga menegaskan bahwa sikap warga yang mempertanyakan pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL) bukan didasari ketidakmampuan finansial, melainkan tuntutan terhadap transparansi, kejelasan dasar hukum, serta kepastian mengenai kewajiban pembayaran iuran tersebut.
“Kami menolak membayar IPKL bukan karena tidak mampu, tetapi kami menuntut kejelasan dari pengelola. Pengelola belum bisa menunjukkan bukti perjanjian resmi yang menjelaskan kewajiban warga untuk membayar iuran ini,” tegasnya.
Persoalan PSU dan Transparansi Pengelolaan
Selain persoalan kartu akses dan IPKL, warga turut menyoroti belum jelasnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.
Warga mempertanyakan status pengelolaan fasilitas lingkungan tersebut, mengingat Perumahan Taman New Britania telah berdiri lebih dari 30 tahun. Mereka berharap persoalan penyerahan PSU memperoleh kejelasan dari pihak pengembang maupun instansi pemerintah terkait.
Dalam aksi damai yang berlangsung tertib pada 28 Oktober 2026 di Menara Matahari Lippo Karawaci, warga menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
- Meminta penyerahan prasarana dan sarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meminta kejelasan status prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
- Menuntut transparansi terkait Akta Jual Beli (AJB) pada setiap klaster perumahan.
- Meminta evaluasi terhadap besaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL).
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan lingkungan perumahan.
Minta Penyelesaian Melalui Dialog dan Kesepakatan
Warga berharap pihak pengembang tidak mengambil kebijakan secara sepihak, terutama kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak dan kenyamanan penghuni. Mereka meminta setiap persoalan diselesaikan melalui dialog terbuka, transparansi informasi, serta kesepakatan bersama dengan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media menyatakan telah berupaya menghubungi pihak pengembang Lippo Karawaci untuk memperoleh konfirmasi dan tanggapan resmi terkait dugaan pemblokiran kartu akses, persoalan IPKL, serta tuntutan warga. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak pengembang.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan memfasilitasi mediasi antara warga dan pengembang. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut, akses warga menuju tempat tinggal dapat dipastikan, serta seluruh tuntutan memperoleh penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Reporter: Rudi
Editor: A.R
(Redaksi)
