Bidikutama7.com, Pontianak, Kalimantan Barat – Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalimantan Barat menyoroti belum adanya kejelasan mengenai surat pengunduran diri Rokidi, selaku Direktur Utama Bank Kalbar, yang diajukan sejak 30 Maret 2025 lalu.
Surat tersebut diketahui telah disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai pemegang saham pengendali Bank Kalbar, namun hingga Oktober 2025 belum ada keputusan resmi atau penetapan pengganti definitif. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Selasa, (14/10/25).
Dalam surat pengunduran dirinya, Rokidi menyebut alasan kesehatan sebagai penyebab utama tidak lagi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di Bank Kalbar. Namun, berdasarkan pengamatan publik, yang bersangkutan masih terlihat menghadiri beberapa kegiatan di luar daerah, bahkan kadang mendampingi Gubernur Kalbar dalam agenda resmi.
“Jika alasan pengunduran diri karena sakit, tetapi masih mampu bepergian ke luar daerah dan menghadiri kegiatan kedinasan, tentu ini menimbulkan kejanggalan. Kami mempertanyakan, apakah alasan tersebut benar adanya atau ada hal lain yang belum diungkap ke publik,” ujar Ketua PW GNPK RI Kalbar dalam keterangannya kepada media.
Desakan PW GNPK RI Kalbar kepada Pemerintah Daerah
PW GNPK RI Kalbar meminta kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penanganan persoalan ini, menurut mereka, dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan memperburuk citra Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan daerah yang seharusnya transparan dan profesional.
“Masyarakat Kalbar tidak bisa dibohongi lagi. Kami meminta Bapak Gubernur segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Rokidi agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik
PW GNPK RI Kalbar juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap kebijakan yang melibatkan lembaga keuangan daerah. Kejelasan posisi Direktur Utama Bank Kalbar sangat penting untuk menjaga stabilitas manajemen dan kepercayaan nasabah.
“Bank Kalbar adalah lembaga milik daerah yang menyangkut keuangan publik. Sudah sepatutnya seluruh proses yang terjadi di dalamnya disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” tambahnya.
Masyarakat berharap agar pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan resmi terkait status pengunduran diri Rokidi serta arah kebijakan Bank Kalbar ke depan. Kejelasan informasi ini diharapkan mampu meredam isu-isu negatif dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah tersebut.
Disusun berdasarkan hasil konfirmasi dan pemantauan publik atas informasi yang beredar di Kalimantan Barat. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait untuk menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Tim/Red
Editor: R.A.S
Sumber: PW GNPK RI Kalbar
