Bidikutama7.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah dokumen resmi, antara lain:
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang rekomendasi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama.
Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Dalam keterangan resmi, pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan proses evaluasi dan seleksi melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Meski demikian, proses seleksi itu diduga tidak sepenuhnya bersih. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan adanya indikasi permainan politik dalam penentuan 59 pejabat tersebut.
Menurut SW, sekitar 20 dari pejabat yang dilantik disebut-sebut merupakan kader PDI Perjuangan yang dekat dengan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM, diduga berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta MM. SW mengklaim, proses ini berlangsung tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung.
SW menyebut informasi itu diperoleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Ia menambahkan, IM diduga mendapat arahan dari seseorang berinisial DDY—yang disebut sebagai kekasihnya—serta bekerja sama dengan tangan kanan DDY berinisial HMT.
Berdasarkan keterangan SW, IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek, dengan bantuan HMT sebagai operator. Nama staf Gubernur berinisial UDN dan WSN juga disebut kerap terlihat di ruangan Sekda MM maupun IM.
Lebih lanjut, SW menuduh IM mendapat dukungan dari pimpinan KPK periode saat ini untuk menekan sejumlah pejabat, termasuk Sekda, kepala dinas, dan pimpinan BUMD, agar menuruti kebijakannya.
SW meminta Gubernur Pramono Anung mewaspadai pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia menduga pihak yang sama akan kembali “bermain” untuk menempatkan orang-orangnya di jabatan strategis seperti camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan 4. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” ujar SW, Senin (11/8/2025).
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan IM serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.(M.A)
