Bidikutama7.com, Pontianak – Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Kalimantan Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas belum adanya respons dari tiga pihak yang dimintai klarifikasi terkait alur distribusi dan dugaan kejanggalan penyaluran BBM jenis Solar Subsidi di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Rabu (19/11/25).
Tiga pihak tersebut adalah SPBU Menukung, PT Bota Makmur Perkasa selaku pengelola armada pengangkut BBM, serta Depot Pertamina Sintang sebagai titik pengeluaran BBM subsidi.
Ketua DPD AWII Kalbar, Yuliana, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi permintaan klarifikasi pada 29 Oktober 2025. Surat tersebut meminta penjelasan terkait dugaan kejanggalan distribusi Solar Subsidi pada 13–14 September 2025, berikut sejumlah temuan lapangan yang memerlukan verifikasi langsung dari pihak terkait.
“Kami berharap mendapatkan jawaban agar informasi yang kami peroleh dapat dipublikasikan secara berimbang dan akurat. Hingga hari ini, tidak satu pun dari tiga pihak memberikan respons,” tegas Yuliana.
Yuliana menekankan bahwa permintaan klarifikasi ini bertujuan menjaga kaidah jurnalistik, terutama prinsip cover both sides, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Temuan Lapangan: Selisih Waktu Distribusi dan Aktivitas Sekitar Kendaraan Tangki
Hasil penelusuran tim AWII Kalbar menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran BBM dan waktu pengiriman ke SPBU Menukung.
● Mobil tangki tercatat keluar dari Depot Pertamina Sintang pada 13 September 2025,
● Namun baru tiba dan melakukan pengiriman ke SPBU Menukung pada 14 September 2025.
Selain selisih waktu distribusi, tim juga menemukan aktivitas tertentu di sekitar kendaraan tangki PT Bota Makmur Perkasa yang memerlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
Hingga berita ini diterbitkan, SPBU Menukung, PT Bota Makmur Perkasa, dan Depot Pertamina Sintang belum memberikan tanggapan, meskipun ruang konfirmasi telah dibuka secara luas.
Untuk menjaga transparansi dan memastikan distribusi Solar Subsidi berjalan sesuai ketentuan, AWII Kalbar menegaskan sikap:
1. Terus melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi Solar Subsidi di wilayah Melawi.
2. Melanjutkan permintaan klarifikasi secara resmi kepada tiga pihak terkait.
3. Menyusun laporan investigatif untuk disampaikan kepada instansi pusat yang lebih berwenang, termasuk regulator energi dan lembaga pengawasan distribusi BBM.
4. Membuka ruang klarifikasi kapan pun bagi pihak terkait demi keberimbangan pemberitaan.
Yuliana menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi sosial secara profesional dan tidak menutup kemungkinan membawa laporan ini ke tingkat pusat apabila tidak ada itikad baik dari pihak terkait di daerah.
Pengamat Hukum: Penyimpangan BBM Subsidi di Kalbar Sudah Sistemik
Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, SH., MH, menilai persoalan penyimpangan BBM subsidi di Kalimantan Barat merupakan masalah serius yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, tanpa sinergi kuat antara Pemda, Polda, BPH Migas, dan Pertamina, maka celah penyalahgunaan akan terus berulang.
“Fakta di lapangan menunjukkan praktik penyelewengan masih terjadi. Ini bukti bahwa sistem pengawasan digital MyPertamina dan QR Code belum bekerja optimal,” ujarnya.
Dr. Herman menegaskan bahwa SPBU adalah titik paling rawan kebocoran, mulai dari penjualan kepada pihak tidak berhak hingga dugaan permainan harga.
Ia menilai penyimpangan BBM subsidi di Kalbar sudah masuk kategori kebocoran sistemik, akibat lemahnya pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari depot, transporter, hingga SPBU.
“Ini persoalan struktural yang harus dibenahi menyeluruh, bukan sekadar pelanggaran kecil,” tutupnya.
Reporter: Tim
Editor: R.A.S
Sumber: Tim Investigasi AWII Kalbar dan Awak Media
Follow Up News
